Regulasi Mengenai Keterbukaan Informasi Publik

A. Regulasi Nasional

entries per page
No. Regulasi Tautan
1 Peraturan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik
5 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediator Pembantu
10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat
11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi Pusat
12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi
13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik
14 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
16 Keputusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor: 52/KEP/KIP/XII/2024 Tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024

B. Regulasi Kementerian Agama

entries per page
No. Regulasi Tautan
1 Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama
2 Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama
3 Surat Edaran Menteri Agama RI tentang Optimalisasi Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

C. Regulasi Institut Agama Kristen Negeri Manado

entries per page
No. Regulasi Tautan
1 SK Rektor Nomor 549 Tahun 2026 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Institut Agama Kristen Negeri Manado
2 SK Rektor Nomor 548 Tahun 2026 Tentang Penetapan Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2026-2029
3 SK Rektor Nomor 491 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada IAKN Manado Tahun 2024
4 SK Rektor Nomor 12 Tahun 2026 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada IAKN Manado Tahun 2026